PATOLOGI - YANG BERKAITAN DENGAN KEPRILAKUAN / KEBIASAAN INDIVIDU

PATOLOGI
YANG BERKAITAN DENGAN KEPRILAKUAN/KEBIASAAN INDIVIDU

·         Patologi Jenis Ini Berkaitan Dengan Sikap Atau Kebiasaan Individu Dalam Organisasi Birokrasi

·         Juga Terkait Dengan Kultur Kerja Dan Etos Kerja Birokrat

DAMPAK YG DITIMBULKAN AL :

·         Inefesiensi Waktu Dan Tenaga

·         Lambat

·         High Cost

·         Kerugian Materiil (Klien, Kelompok,Negara)

IDENTIFIKASI PATOLOGI YG BERKAITAN DENGAN KEPRILAKUAN, AL

1.      Bertindak Sewenang-Wenang

2.      Memaksa

3.      Pura-Pura Sibuk Dan  Sikap Tak Acuh

4.      Konspiratif

5.      Cara Kerja Yg Berbelit-Belit

6.      Tidak Sopan Dan Tdk Ramah

7.      Diskriminatif Dan Mengutamakan Kepentingan Sendiri

8.      Cara Kerja Yg Legalistik

9.      Sikap Kaku/Tdk Komunikatif

10.  Dramatisasi

11.  Kerahasiaan/Tertutup

12.  Tidak Disiplin

13.  Tekonisme

14.  Inersia

15.  Tdk Berprikemanusiaan

16.  Melalaikan Tugas Dan Tdk Bertanggung Jawab

17.  Sycophancy/Lap.Abs/”Ngatok”

18.  Tampering

19.  Imperatif Wil. Kekuasaan

20.  Vested Interest Dan Pertentangan Kepentingan

21.  Pemborosan

1.      BERTINDAK SEWENANG-WENANG

·         Birokrat Sebagai Abdi Masyarakat Di Berikan Tugas Sesuai Dengan Bidang Keahliannya

·         Untuk Menjalankan Tugas  Birokrat Diberi Wewenang Tertentu Sesuai Degan Jabatannya

·         Kewenangan Akan Menjadi “Kesewenang-Wenangan “ Bila Dijalankan Melebihi Batas Kewenangan Yang Dimiliki Seorang Birokrat

·         Bertindak “Sok Kuasa” Dan Melampaui Batas

2.      MEMAKSA

·         Menekan Pihak Lain,Individu Atau Masyarakat Mengukti Apa Yang Dinginkan Birokrat

·         Paksaan Bisa Bermakna “Kasar” Dan “Halus”.

·         Paksaan Kasar Bisa Berbetuk Intimidasi Atau Ancaman Sedangkan Paksaan Halus Biasanya Dilakukan Dengan Membujuk Atau Merayu

·         Misalnya:

Meminta Ongkos Fotokopi Untuk Pengurusan Dokumen Tertentu (Ktp,Kk,Akte Dsb)

Meminta Sumbangan Seiklasnya Untuk Alasan Tertentu

3.      PURA-PURA SIBUK

·         Hampir Sebagian Besar  Kegiatan Dan Tugas Utama Birokrat Adalah Berkaitan Dengan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat

·         Masyarakat  Tentu Mengharapkan Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Ramah

·         Tapi Di Beberapa Instansi Pelayanan Publik Masih Ada Dan Dijumpai Birokrat Yang Berprilaku Pura-Pura Sibuk Dan Tak Peduli/Tidak Acuh Terhadap Masyarakat Yang Membutuhkan Pelayanan

·         Mestinya Intansi Pelayanan Publik Belajar Cs Di Bank Atau Lembaga Swasta

4.      KONSPIRATIF

·         Konspiratif Atau Persekongkolan Selalu Bermakna Negatif Karena Terdapat Unsur Merekayasa, Merencanakan Atau Membuat Skrenario Jahat Untuk Kepentingan Pribadi Atau Kelompok2 Tertentu

• Konspirasi Yg Di Lakukan Oleh Birokrat Bisa Melibatkan Pihak Luar Organisasi
• Kerugian Atau Korban Konspirasi Bukan Hanya Individu, Tapi Organisasi Atau Negara Pun Bisa Menjadi Korban.
• Kasus Penggelapan Pajak Oleh Gayus .Cs

5.      CARA KERJA YG BERBELIT-BELIT

·         Salah Satu Stigma Negatif  Yang Poluler Dan Melekat Tentang Birokrasi Adalah Mekanisme Kerja Yang Berbelit Belit. Bahkan Ada Anekdot  : “ Kalo Bisa Dipersulit Kenapa Dipermudah”

·         Dalam Pemberian Pelayanan Terlalu Banyak Meja Dan Dokumen/Formulir Yang Mesti Di Isi

·         Cara Kerja Yang Berbelit-Belit Tentu Berdampak Pada Efesiensi Dan Efektifitas Pelayanan Yang Ujung-Ujungnya High Cost

·         Solusi : Menata Ulang Sistem Kerja Menjadi Lebih Simple  Dan Berbasis It

6.      BERPRILAKU TIDAK SOPAN DAN TDK RAMAH

·         Birokrat Sebagai Abdi Dan Pelayan Masyarakat Sudah Seharusnya Bersikap Sopan Dan Ramah Dlm Menjalankan Tugas Pelayanan

·         Mengartikan Birokrasi Sebagai Kekuasaan Menyebabkan Pelayanan Menjadi Tidak Seimbang Dan Egaliter

·         Seringkali Birokrat Mengaggap Dirinya Memiliki Kekuasaan Atas Pelayanan, Merasa Di Butuhkan

·         Hal Inilah Yng Membangun Prilaku Birokrat Yg Tidak Sopan, Sombong Dan Tdk Ramah Kepada Masyarakat

7.      DISKRIMINATIF DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN SENDIRI

·         Birokrat/Pns Adalah Pegawai Yang Berstatus  Pegawai Negeri Dan Gajinya , Salah Satunya Bersumber Hasil Pajak Seluruh Wni, Maka Sdh Seharusnya Memberikan Pelayanan Yang Adil Tanpa Memandang Unsur Kedaerahan,Jabatan, Kelas Sosial, Kekayaan Dan Sara Dr Yg Dilayani

·         Praktek Patologi Jenis Ini Yg Seringkali Terjadi Adlh Pembedaan Perlakuan Atas Dasar Status Sosial Seseorang (Jabatan, Kekayaan, Popularitas) Sehingga Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat

·         Contoh Perlakuan Bidang Hukum, Rs

8.      CARA KERJA YG LEGALISTIK

·         Konsekuensi Negara Hukum Adlh Bahwa Semua Aktivitas Peneyelenggara Negara Dan Warga Negara Di Payungi Dan Memiliki Dasar Hukum

·         Namun Begitu Dlm Beberapa Kondisi Tertentu Hukum Memiliki Pertimbangan Tersendiri (Sosial, Kultur, Kondisi Alam Dsb) Dlm Prakteknya

·         Misalnya : Seringkali Terjadi Polemik Ketika Polisi Memaksakan Pengendara Untuk Memakai Helm Meski Jaraknya Hanya 100 M

9.      SIKAP KAKU/TDK KOMUNIKATIF

·         Sikap Kaku/Tdk Komunikatif Timbul Karena Birokrat Memandang Aturan Sebagai Hukum Yng Tdk Dpt Di Tawar

·         Disisi Lain Aturan Hukum Jg Membuka Peluang Perbedaan Dlm Interpretasinya

·         Disinilah Pentingnya Sikap Komunikatif Dari Unsur Birokrat

10.  DRAMATISASI

·         Membesar-Besarkan Persoalan Sehingga Menjadi Tidak Proporsional Dan Tidak Wajar

·         Dlm Beberapa Kasus, Patologi Ini Kadang Memiliki Unsur Penipuan Dan Motif Mendapatkan Keuntungan Pribadi

·         Contoh : Pengenaan Ancaman Pasal Yg Tidak Proporsional Untuk Suatu Tindak Pelanggaran Hukum

11.  KERAHASIAAN/TERTUTUP

·         Salah Satu Sumpah Jabatan Bagi Pns Adalah Mampu Dan Mau Menjaga Rahasia Negara

·         Akan Tetapi Dalih “Rahasia Negara” Seringkali Di Manfaatkan Oleh Oknum Birokrat Untuk Bersikap Tertutup, Sehingga Masyarakat Tdk Mendapatkan Informasi Yang Cukup Tentang Suatu Hal

·         Bila Hal Ini Terus Berlangsung Timbul Kecurigaan Dr Masyarakat

·         Contoh : Tidak Adanya Publikasi Skor Dlm Rekrutmen Pegawai Dg Alasan Rahasia Negara

12.  TIDAK DISIPLIN

·         Disiplin Adalah Bentuk Kepatuhan Terhadap Aturan, Hukum Dan Organisasi

·         Disiplin Meliputi : Disiplin Waktu, Disiplin Dlm Pelaksanaan Pekerjaan,

·         Disiplin Juga Berkorelasi Dengan Etos Kerja Dan Produktifitas Kerja

13.  TOKENISM

·         Adlh Bentuk  Pelaksanaan Kerja Yang Tidak Sepenuh Hati Atau “Asal Jadi”

·         Tidak Memperdulikan Kualitas Dan Mutu Pekerjaan

·         Bekerja Sekedar Menjalankan Tugas Hanya Formalitas

14.  INERSIA

·         Tidak Cekatan Dalam Melaksanakan Pekerjaan/Tugas/Lambat/Tdk Berorientasi Pd Pencapaian Target

·         Beberapa Penyebab :

a)      Tidak Adanya Persaingan

b)      Keterbatasan Sarana/Fasilitas

c)      Kualitas Sdm 

15.  TDK BERPRIKEMANUSIAAN

·         Melakukan Tindakan2 Yg Keras, Brutal Dan Tdk Manusiawi

·         Di Beberapa Instansi Pelayanan, Terlebih Yg Berkaitan Dg Bidang Keamanan, Ketertiban, Masih Sering Di Jumpai Aparat Keamanan Yg Yg Bertindak Brutal, Keras Dan Bahkan Melanggar Ham

·         Seperti Kasus Penggusuran Rumah Liar Dan Pkl, Penangkapan Pelaku Kriminal, Termasuk Pemberian Sanksi Oleh Atasan Pada Anak Buahnya.

16.  MELALAIKAN TUGAS DAN TDK BERTANGGUNG JAWAB

·         Tidak Menjalankan Tugas Dan Kewajibannya Dengan Baik

·         Bentuknya : Mangkir, Tdk Menyelesaikan Pekerjaan, Hadir Tapi Tidak Melaksanakan Tugas Sebagaimana Mestinya

·         Birokrat Yg Sering Malalaikan Tugas Dpt Di Cap Sebgai Orang Yg Tidak Bertanggungjawab Terhadap Pekerjaan Dan Organisasinya

17.  SYCOPHANCY/LAP.ABS/”NGATOK”

·         Adalah Kewajiban Bawahan Untuk Menjalankan Tugas/Perintah Atasan

·         Cara Terbaik Untuk  Memuaskan Atasan Adalah Dg Menunjukan Prestasi Kerja, Disiplin, Loyalitas

·         Namun Ada Kalanya Oknum Birokrat Ingin Menunjukan Prestasi Kerja Kepada Atasan Dg Cara Yang Tdk Baik

·         Misalnya Tdk Jujur /Faktual Dalam Memberikan Laporan, Dengan Menyajikan Yg Baik-Baik Saja (Abs)

18.  TAMPERING

·         Mengurangi, Menghilangkan Atau Menambahi Barang Bukti, Dokumen Dsb

·         Di Beberapa Instansi Pelayanan Publik, Dengan Kewenangan Jabatan Yg Dimilikinya Memungkinkan Seorang Birokrat Untuk Mengurangi, Menambah Atau Bahkan Menghilangkan Dokumen, Barang Bukti Untuk Kepentingan Tertentu

19.  IMPERATIF WIL. KEKUASAAN

·         Dominasi Orang, Institusi Tertentu  Terhdap Pelaksanaan Kegiatan

·         Penguasaan Terhadap Bidang/Wlayah Pekerjaan Tertentu

·         Bidang Pekerjaan Suatu Instansi Tdk Boleh Dijamah Oleh Institusi Lain (Pengkavlingan Tugas Dan Kewengan Pekerjaan

·         Pemilihan Tugas Pekerjaan Berdasarkan Anggapan : “Lahan Kering /“Lahan Basah”

20.  VESTED INTEREST DAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN

·         Mencampur Adukan Antara Kepentingan Pribadi, Kel, Golongan Dengan Kepetingan Umum Atau Golongan

·         Prilaku Ini Menunjukan Ketidakprofesionalan Birokrat Dlm Menjalankan Pekerjaan

·         Misalnya : Seorang Pimpinan Membuat Keputusan Yg Menguntungkan Dirinya Sendiri Dlm Forum Rapat

·         Pertentangan Keptngan, Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Yg Dimiliki Oleh Satu Orang, Dan Jabatan Tersebut Bertolak Belakang

·         Pada Masa Lalu Gubenur Dpt Menjadi Anggota Dpr, Artinya Satu Sisi Gubenur Adalah Pjabat Eksekutif Namun Di Sisi Lain Menjalankan Tugas Legislatif

22.  PEMBOROSAN

·         Salah Satu Sebab Prilaku Ini Terjadi Adlh Karena Tidak Adanya Perencanaa, Kordinasi Dan Sikronisasi Antarbagian/Instansi Dlm Pelaksanaan Pekerjaan.

·         Bisa Juga Karena Tujuan Dgn Sasaran /Target Yg Ingin Di Capai Tdk Jelas Sehingga Pemanfaatan Sarana, Dana Menjadi Tidak Tepat, Inefesien Dan Sia-Sia

·         Contohnya :

a)      Seringnya Terjadi Galian Di Pinggir Jalan

b)     Kunker Ke Ln Anggota Dewan Yg Tidak Membawa Hasil Konkrit