HAN - 1

Hukum Administrasi

Definisi Hukum Administrasi

•          Hukum administrasi merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapat suatu perlindungan hukum.

Hukum Administrasi sebagai Hukum Antara

•          Di antara Hukum Privat dan Hukum Pidana

Sumber Hukum

-Sumber Hukum Materiil

1. Faktor Historis
2. Faktor Sosiologis
3. Faktor Filosofis
4. Faktor Ekonomi
5. Faktor Agama

-Sumber Hukum Formal

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Konvensi Pemerintahan
3. Yurisprudensi
4. Doktrin Para Ahli

Keputusan Tata Usaha Negara

•          Untuk lebih memahami keputusan tata usaha negara, maka kita harus lebih memahami konsep norma.

•          Norma hukum dapat kita lihat dari segi sifat dan isinya.

Sifat Norma Hukum

1. Norma umum abstrak
2. Norma individual konkrit
3. Norma umum konkrit
4. Norma individual abstrak

Norma Hukum dilihat dari segi isinya

•          Norma hukum dilihat dari segi isinya paling tidak terdapat dua

1. Norma Kewenangan
2. Norma Kelakuan

Norma KewenanganNorma Kewenangan

Norma Kewenangan dapat kita tinjau dari dua sisi:

1. Teori Tentang Dasar Penggunaan Wewenang
2. Sumber Wewenang

Teori Dasar Penggunaan Wewenang

•          Teori Dasar Penggunaan Wewenang

1. Pengaruh
2. Dasar Hukum
3. Alat Ukur

Sumber Wewenang

•          Atribusi/Asli : Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan.

•          Pelimpahan :

1. Delegasi

•          Delegasi adalah penyerahan wewenang pejabat kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.

•          Syarat-syarat Delegasi

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan delegasi
4. Kewajiban memberi keterangan, artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan tersebut.
5. Peraturan kebijakan (beleids-regels), artinya delegans memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

2. Mandat

•          Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada pihak lain dan yang bertanggung jawab adalah yang memberi wewenang

•          Syarat-syarat mandat :

1. Mandat hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang
2. Mandat tidak membawa konsekunsi bagi penerima mandat (mandataris) bertanggung jawab kepada pihak III, namun dapat diwajibkan memberikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan pemberi mandat. Tanggung jawab pihak III dalam kaitannya dengan tugas mandataris tetap berada pada pemberi kuasa (mandant)
3. Konsekuensi tekhnis administratif, seorang pemegang kuasa harus bertindak atas nama pemberi kuasa (mandant). Sedang seorang pemegang delegasi dan pemegang atribusi dapat bertindak mandiri.
4. Penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada pihak III, hanya atas ijin dari pemberi kuasa.

Norma Kelakuan

•          Norma Kelakuan terdiri atas :

1. Perintah
2. Larangan
3. Dispensasi
4. Izin

Bentuk-Bentuk Keputusan Administrasi Negara

1. Keputusan Yang Berisi Peraturan Perundang-undangan
2. Keputusan Yang Berisi Penetapan
3. Keputusan Yang Bukan Peraturan Perundang-undangan tetapi mempunyai akibat secara umum
4. Keputusan yang berisi perencanaan
5. Keputusan yang berisi peraturan kebijakan (beleidsregels)

Macam Keputusan AN yang berisi penetapan (KTUN)

•          KTUN  perorangan dan kebendaan

•          KTUN deklaratif dan konstitutif

•          KTUN bebas dan terikat

•          KTUN menguntungkan dan memberi beban

•          KTUN kilat, langgeng dan dalam tenggang waktu tertentu

Kebijaksanaan

•          Kebijaksanaan (Wisdom) = Serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran  yang dikehendaki. Orientasinya pada pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan

•          Kebijakan (policy) : Tindakan atau kegiatan seketika, melihat urgensi serta situasi yang dihadapi berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan bebas.

Peraturan Kebijakan

•          Peraturan kebijakan dibuat dan berlaku bagi pembuat peraturan kebijakan itu

•          Peraturan kebijakan yang dibuat dan berlaku bagi badan atau pejabat administrasi yang menjadi bawahan pembuat peraturan kebijakan.

Bentuk-Bentuk Peraturan Kebijakan

1. Peraturan Kebijakan Yang Berbentuk Peraturan.
2. Peraturan Kebijakan Yang Berbentuk Keputusan
3. Peraturan Kebijakan Yang Berbentuk Instruksi
4. Peraturan Kebijakan Yang Berbentuk Surat Edaran
5. Peraturan Kebijakan Yang Berbentuk Pengumuman

Tujuan/Fungsi Izin

•          Mengarahkan/mengendalikan aktivitas tertentu

•          Mencegah bahaya lingkungan

•          Melindungi obyek-obyek tertentu

•          Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas

•          Mengarahkan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas tertentu