Selasa, 07 Januari 2014

ETIKA (PK. TAURAN)

FAKTOR NILAI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

¡  Secara praktis, etika administrasi negara dapat dilihat dari keputusan dan perilaku yang dibuat dan dihasilkan oleh pemerintah (dan aparat2nya) terhadap masyarakatnya

1.      Nilai Keadilan Sosial
Konsep keadilan sosial merupakan konsep yang mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya

Asas Pokok Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state)
      Setiap warga negara berhak atas kesejahteraan dasar  atau taraf hidup minimum
   Negara merupakan persatuan orang-orang yang bertanggungjawab atas taraf hidup minimal semua warganya
   Penempatan pekerja secara penuh (full employment) merupakan puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah

Ide Kesejahteraan Sosial di  Negara Indonesia
¡  Pasal …. Tentang hak mendapat pekerjaan yang layak
¡  Pasal 31 tentang pendidikan
¡  Pasal 33 tentang kesejahteraan sosial
¡  Pasal 34 tentang fakir miskin dan ana terlantar

Ide Kesejahteraan Sosial di  Negara Indonesia
¡  ….. untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…

Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Publik
¡  Prinsip Keadilan Distributif: Kebijakan publik harus menjamin pemerataan sumber daya yang terdapat di suatu negara
¡  Kepada siapa kebijakan publik diarahkan?? Kebijakan publik harus memihak kelompok orang-orang yang tidak beruntung

2. Partisipasi dan Aspirasi warga negara
¡  Pertimbangan ekonomis dan efektivitas jangan sampai mengorbankan aspek partisipasi dan aspirasi warga negara (pembangunan politik)
¡  Aspirasi harus mendapat perhatian dari para administratur publik baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah

Partisipasi
      Meliputi berbagai corak tindakan masyarakat maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya

Bentuk partisipasi
      Partisipasi dalam pemilihan
      Partisipasi kelompok
      Kontak warga dengan pemerintahnya (dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat,
      Partisipasi langsung dalam pemerintahan

Alasan perlunya partisipasi
      Yang tahu kebutuhan rakyat adalah rakyat sendiri
      Birokrasi yang tumbuh besar dan membengkak telah menjauhkannya dengan masyarakat. Masyrakat jadi tidak tahu bagaimana caranya mempengaruhi kebijakan

Tantangan partisipasi
      Harapan-harapan yang dibebankan oleh warga negara kadang tidak realistis
   Teknologi semakin canggih, saluran aspirasi semakin beragam, birokrat mendapat tantangan untuk mengikuti dinamikanya. Dampak negatifnya, kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap media menjadi tertinggal dalam menyalurkan aspirasnya
      Birokrasi semakin tersepesialisasi, padahal kebutuhan massyarakat semakin kompleks dan tumpang tindih

KORUPSI

Asal Istilah
¡  Korupsi berasal dari kata latin corrumpere, coruruptio, atau corruptus
¡  Arti harfiah dari kata ini adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan tidak bermoral, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan.
¡  Dalam bahasa Inggris kata ini diadopsi menjadi corrupt, corruption

Definisi Hukum
¡  Korupsi menjadi istilah yuridis dalam Peraturan Penguasa Militer PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. ....korupsi diartikan sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”.

Karakteristik Umum Korupsi
¡  Tidak mengandung kekerasan (non violence),
¡  Melibatkan unsur tipu muslihat (guile),
¡  Ketidak jujuran (unfair)
¡  Penyembunyian suatu kenyataan (concealment).

Bentuk2 Korupsi
¡  korupsi mengambil bentuk dari yang paling kasar tampak nyata sampai yang paling halus yang bersifat licik, membudaya dan sulit dideteksi sehingga kadang masyarakat tidak menyadari bahwa lingkungan mereka dijangkit penyakit korupsi.

Korupsi di Lingkungan adm.publik pada level operasional
¡  pungli, uang rokok, salam tempel, uang pelicin dan sebagainya.

Di Wilayah Hukum
¡  penyuapan pejabat pengadilan, polisi, dan hakim, yang tidak jarang melibatkan para pengacara.
¡  Delik-delik hukum diputarbalikkan dan dibuat bertele-tele supaya ada kesempatan mengeruk uang dari klien.
¡  Permainan pasal-pasal tuntutan, bukti, dan saksi, yang bagi orang awam akan membuatnya terkecoh.

Di Wilayah Perijinan
¡  Lobby-lobby antara pengusaha dengan pejabat sehingga muncul istilah-istilah kebijaksanaan, kelonggaran, dispensasi dan sebagainya.
¡  Aturan main di dalam lobby tersebut semakin canggih  sehingga orang lain akan sulit mendeteksi penyelewengan yang tengah terjadi seperti hadiah kunci mobil, kunci rumah, tiket ke luar negeri untuk keluarga pejabat dan sebagainya.

Pada Proyek2 Pembangunan
¡  Proyek fiktif (laporannya ada tertapi pelaksanaannya tidak ada)
¡   mark up anggaran proyek.
¡  Pemotongan  bantuan pemerintah sehingga jumlah bantuan yang jatuh pada kelompokk sasaran di masyarakat kurang dari separuhnynya

Di Wilayah Politik
¡  Disamping imbalan2  material, adapula korupor yang mementingkan imbalan2  politis
¡  Biasanya dilakukan di level elit yang secara material telah tercukupi kekayaannya (meski tidak menutup kemungkinan pada level yang lainnya ada)
¡  Faktor yang berpengaruh semakin bergeser Uang tidak lagi menjadi satu-satunya faktor, tetapi faktor gengsi dan kekuasaan ikut bermain. Korupsi telah berubah sifat menjadi lebih politis.
¡  Contohnya adalah membagi-bagi jabatan di bawahnya dengan pertimbangan2 poitik baik untuk memperkaya dirinya atau melanggengkan kekuasaan jabatannya atau bahkan menaikkan kekuasaannya
¡  Teknik2 seperti ini sering dijalankan oleh parpol. Ini dilakukan dengan motif melestarikan dominasi partai, mengumpulkan dana kampanye, melanggengkan kekeusaan bagi partai yang berkuasa, membendung tekanan dari partai oposan.

Beberapa Hal Penyebab Korupsi
¡  Praktek korupsi berawal dari pemikiran bahwa segala usaha masyarakat sebagian memerlukan pengesahan dari pemerintah dan usaha tersebut bisa menjadi sumber dana bagi pejabat atau komersialisasi jabatan
¡  aktivitas  tsb dikenal sebagai rent-seeking activities (aktivitas memburu rente), tindakan-tindakan pejabat untuk menukar jabatan dengan uang dan imbalan-imbalan material lainnya
¡  Jabatan diperjualbelikan bagi siapa saja yang memiliki uang cukup. Semakin tinggi jabatan maka semakin mahal harga yang harus dibayar bagi peminatnya.

Akibat Korupsi
¡  Pada tingkat opersional berkembangnya suasana yang penuh tipu muslihat dalam setiap urusan administrasi
¡  Contoh, orang sulit lulus dalam ujian SIM karena tidak memberikan uang rokok pada petugasnya. Tiket kereta pada hari raya sudah  full booking padahal di calo masih banyak tempat duduk yang kosong dan belum terisi
¡  Korupsi membuat  mutu layanan tidak terstandar. Mutu layanan  ditentukan oleh seberapa besar individu masyarakat dapat memberikan konsensi kepada aparat.
¡  Tolak ukur penilaian prestasi di dalam menjadi rusak. Muncullah istilah asal bapak senang. Loyalitas pegawai diukur dari sejauh mana ia dapat melayani atasannya, mencari hal2 yang disenangi atasanya “menjilat”

10 Efek Negatif Dari Korupsi
  1. Efek metastatik (efek penyebaran)
  2. Clustering effect (efek perkomplotan)
  3. Defferential delivery effect (efek pelepasan hal-hal tertentu)
  4. Potential elemination effect (efek penghilangan potensi)
  5. Efek Transmutasi
  6. Demonstration effect (efek pamer)
  7. Efek Derivasi komulatif
  8. Efek Psikosentris
  9. Climatic effect (efek klimatik)
  10. Economic effect of corruption (efek ekonomi korupsi)
Efek metastatic
¡  menunjuk pada efek penyebaran layaknya penyebaran sel-sel kanker yang tumbuh dan menggerogoti sumber daya tubuh dan pada akhirnya menghancurkan tubuh itu secara keseluruhan.

Efek Pelepasan
¡  menunjuk pada pelepasan barang/jasa sebagai akibat adanya transaksi yang korup. Masyarakat kehilangan bangunan sekolahnya karena ambruk dan kehilangan jembatannya karena roboh.
¡  Keduanya terjadi karena bangunan tersebut dibangun di bawah standar kelayakan sebagai akibat pemotongan-pemotongan dana proyek oleh pejabat.

Efek Penghilangan Potensi
¡  menunjuk pada melemahnya atau menghilangnya potensi individu atau masyarakat sebagai akibat korupsi.
¡  Korupsi meyebabkan individu yang jujur dan berprestasi kalah dalam persaingan kerja.
¡  Korupsi menyebabkan perusahaan kontraktor yang bermutu dan jujur kehilangan tendernya.

Efek Transmutasi
¡  menunjuk pada sikap-sikap penerimaan terhadap korupsi. Seperti sikap-sikap yang menerima atau mendukung pelaku-pelaku korupsi.

Efek Pamer
¡  menunjuk pada sikap-sikap para pelaku korupsi, dengan sadar atau tidak, tanpa rasa malu memerkan hasil-hasil korupsinya.
¡  Seorang pejabat membangun  rumahnya dengan mewah atau datang ke kantor dengan mobil mewah hasil korupsinya.

Efek Psikosentris
¡  menunjuk pada pelaku maupun korban korupsi atau tatanan sosial yang korup.
¡  Pejabat yang korup mencoba membayar wartawan untuk memutar balikkan fakta agar nama baiknya tetap terjaga. Pegawai yang korup merasa dihantui kekhawatiran jika laporan-laporannya diketahui orang lain.

Efek Klimatik
¡  menyangkut situasi yang berjalan dalam masyarakat yang korup. Barang-barang menjadi mahal karena harga jual barang dibebani biaya-biaya perijinan, pungli, dan sebaginya. Para buruh merasa putus asa ketika tuntutan kenaikan gaji atau pesangon bagi yang di PHK telah diambil alih aparat hukum yang korup.

Efek Ekonomi
¡  menunjuk pada segala bentuk ongkos ekonomi yang harus dikeluarkan sebagai akibat korupsi.
¡  Penggelapan pajak, mark up proyek pembangunan, pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, dan berbagai efek derivatif korupsi yang pada akhirnya membebani masyarakat secara luar biasa.

Faktor Masyarakat yg Memperburuk Perilaku Korupsi
¡  Masyarakat merasa  korupsi  tersebut sebagai tanda simpati, ucapan terima kasih, rasa kekeluargaan karena gaji pegawai yang kecil
¡  Sampai kedua belah pihak menganggap hal tersebut sebagai suatu kewajaran dan orang yang tidak mau mengikuti kebiasaan tersebut dianggap sebagai orang yang berada di luar sistem
¡  Bila masyarakat memberi toleransi pada tindakan-tindakan korup, lama- kelamaan korupsi bisa mendarah daging.
¡  Birokrasi yang sudah dijejali dengan pejabat2 yang korup akan menjelma menjadi suatu bentuk kleptokrasi.
¡  Masyarakat sudah tidak berdaya lagi untuk menanggulangi korupi, bahkan yang lebih buruk lagi masyarakat justru  mendukung tindakan2 korupsi dengan perilaku sehari-hari yang penuh dengan penyelewengan.
¡  Kleptokrasi merujuk pada masyarakat yang sudah mengidentifikasi diri dengan tindakan-tindakan korup,  a society of the corrupt, for the corrupt, by the corrupt.
¡  Korupsi itu  bisa menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai moral.

Etika KP: Menghitung biaya & Manfaat Sosial Dalam KP

Kebijakan publik harus memanfaatkan manfaat sosial dan meminimalkan biaya sosial
¡  Manfaat: segala sesuatu yang dikehendaki oleh masyarakat
¡  Biaya: segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat

Manfaat social
¡  Kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang terbesar
¡  Mengangkat kondisi dasar masyarakat terutama bagi mereka yang tidak beruntung
¡  Melakukan segala sesuatu yg membuat semua orang menjadi lebih baik, atau skurang2nya tidak membuat tidak seorangpun menjadi lebih buruk

3E
¡  Efektivitas: ketepatan mencapai tujuan dan sasaran
¡  Efisensi: penekanan biaya untuk mencapai manfaat
¡  Equity : kemampuan memberikan akses manfaat yang sama pada sasaran

3P
¡  Public participation
¡  Predictability: kepastian layanan
¡  Procedural due process: keadilan prosedural

Konsep Kepentingan Umum di Indonesia
Inpres RI No.9/ 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan hak-hak atas tanah: kegiatan yang memiliki sifat kepentingan umum jika menyangkut:
¡  Kepentingan negara
¡  Kepentingan masyarakat luas
¡  Kepentingan rakyat banyak
¡  Kepentingan pembangunan
Bidang pekerjaan yang memiliki sifat kepentingan umum:
¡  Pertahanan
¡  Pekerjaan umum
¡  Perlengkapan umum
¡  Jasa umum
¡  Keagamaan
¡  Ilmu pengetahuan dan seni budaya
¡  Kesehatan
¡  Olahraga
¡  Kesematan umum terhadap bencana alam
¡  Kesejahteraan sosial
¡  Makam/ kuburan
¡  Pariwisata dan rekreasi
¡  Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum

Sepuluh Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik di Indonesia
  • ¡        Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak  menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik scr langsung maupun tidak langsung.

¡  Penegakan hokum
Mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi  HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam mayarakat.
¡  Transparansi
Menciptakan kepercayaan timbal balik anatara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
¡  Kesetaraan
Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
¡  Daya Tanggap
Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
¡  Wawasan ke Depan
Membangun dengan visi strategis
¡  Akuntabilitas
Meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan di segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat
¡  Pengawasan
Meningkatkan upaya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan membuka keterlibatan swasta dan mesyarakat luas
¡  Efisiensi dan Efektifitas
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia  secara efisen dan bertangung jawab
¡  Profesionalsisme
Meningkatkan moral penyelenggara pemerintahan agar bersikap profesional dalam bekerja