FAKTOR NILAI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
¡ Secara praktis, etika administrasi negara
dapat dilihat dari keputusan dan perilaku yang dibuat dan dihasilkan oleh
pemerintah (dan aparat2nya) terhadap masyarakatnya
1.
Nilai Keadilan Sosial
Konsep keadilan sosial merupakan konsep yang mewajibkan negara untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya
Asas Pokok Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state)
•
Setiap warga negara berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum
• Negara merupakan persatuan orang-orang yang bertanggungjawab atas taraf
hidup minimal semua warganya
• Penempatan pekerja secara penuh (full employment) merupakan
puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah
Ide Kesejahteraan Sosial di
Negara Indonesia
¡ Pasal …. Tentang hak mendapat pekerjaan
yang layak
¡ Pasal 31 tentang pendidikan
¡ Pasal 33 tentang kesejahteraan sosial
¡ Pasal 34 tentang fakir miskin dan ana
terlantar
Ide Kesejahteraan Sosial di
Negara Indonesia
¡ ….. untuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial…
Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Publik
¡ Prinsip Keadilan Distributif: Kebijakan
publik harus menjamin pemerataan sumber daya yang terdapat di suatu negara
¡ Kepada siapa kebijakan publik diarahkan??
Kebijakan publik harus memihak kelompok orang-orang yang tidak beruntung
2. Partisipasi dan Aspirasi warga negara
¡ Pertimbangan ekonomis dan efektivitas
jangan sampai mengorbankan aspek partisipasi dan aspirasi warga negara
(pembangunan politik)
¡ Aspirasi harus mendapat perhatian dari
para administratur publik baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah
Partisipasi
•
Meliputi berbagai corak tindakan masyarakat maupun individual yang
memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya
Bentuk partisipasi
•
Partisipasi dalam pemilihan
•
Partisipasi kelompok
•
Kontak warga dengan pemerintahnya (dari tingkat desa sampai dengan
tingkat pusat,
•
Partisipasi langsung dalam pemerintahan
Alasan perlunya partisipasi
•
Yang tahu kebutuhan rakyat adalah rakyat sendiri
•
Birokrasi yang tumbuh besar dan membengkak telah menjauhkannya dengan
masyarakat. Masyrakat jadi tidak tahu bagaimana caranya mempengaruhi kebijakan
Tantangan partisipasi
•
Harapan-harapan yang dibebankan oleh warga negara kadang tidak realistis
• Teknologi semakin canggih, saluran aspirasi semakin beragam, birokrat
mendapat tantangan untuk mengikuti dinamikanya. Dampak negatifnya, kelompok masyarakat
yang tidak memiliki akses terhadap media menjadi tertinggal dalam menyalurkan
aspirasnya
•
Birokrasi semakin tersepesialisasi, padahal kebutuhan massyarakat
semakin kompleks dan tumpang tindih
KORUPSI
Asal Istilah
¡ Korupsi berasal dari kata latin corrumpere,
coruruptio, atau corruptus
¡ Arti harfiah dari kata ini adalah
penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan tidak bermoral,
kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan.
¡ Dalam bahasa Inggris kata ini diadopsi
menjadi corrupt, corruption
Definisi Hukum
¡ Korupsi menjadi istilah yuridis dalam
Peraturan Penguasa Militer PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
....korupsi diartikan sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan
perekonomian negara”.
Karakteristik Umum Korupsi
¡ Tidak mengandung kekerasan (non
violence),
¡ Melibatkan unsur tipu muslihat (guile),
¡ Ketidak jujuran (unfair)
¡ Penyembunyian suatu kenyataan (concealment).
Bentuk2 Korupsi
¡ korupsi mengambil bentuk dari yang paling
kasar tampak nyata sampai yang paling halus yang bersifat licik, membudaya dan
sulit dideteksi sehingga kadang masyarakat tidak menyadari bahwa lingkungan
mereka dijangkit penyakit korupsi.
Korupsi di Lingkungan adm.publik pada level operasional
¡ pungli, uang rokok, salam tempel, uang
pelicin dan
sebagainya.
Di Wilayah Hukum
¡ penyuapan pejabat pengadilan, polisi, dan
hakim, yang tidak jarang melibatkan para pengacara.
¡ Delik-delik hukum diputarbalikkan dan
dibuat bertele-tele supaya ada kesempatan mengeruk uang dari klien.
¡ Permainan pasal-pasal tuntutan, bukti, dan
saksi, yang bagi orang awam akan membuatnya terkecoh.
Di Wilayah Perijinan
¡ Lobby-lobby antara pengusaha dengan
pejabat sehingga muncul istilah-istilah kebijaksanaan, kelonggaran,
dispensasi dan sebagainya.
¡ Aturan main di dalam lobby tersebut
semakin canggih sehingga orang lain akan
sulit mendeteksi penyelewengan yang tengah terjadi seperti hadiah kunci mobil,
kunci rumah, tiket ke luar negeri untuk keluarga pejabat dan sebagainya.
Pada Proyek2 Pembangunan
¡ Proyek fiktif (laporannya ada tertapi
pelaksanaannya tidak ada)
¡ mark up anggaran proyek.
¡ Pemotongan
bantuan pemerintah sehingga jumlah bantuan yang jatuh pada kelompokk
sasaran di masyarakat kurang dari separuhnynya
Di Wilayah Politik
¡ Disamping imbalan2 material, adapula korupor yang mementingkan
imbalan2 politis
¡ Biasanya dilakukan di level elit yang
secara material telah tercukupi kekayaannya (meski tidak menutup kemungkinan
pada level yang lainnya ada)
¡ Faktor yang berpengaruh semakin bergeser
Uang tidak lagi menjadi satu-satunya faktor, tetapi faktor gengsi dan kekuasaan
ikut bermain. Korupsi telah berubah sifat menjadi lebih politis.
¡ Contohnya adalah membagi-bagi jabatan di
bawahnya dengan pertimbangan2 poitik baik untuk memperkaya dirinya atau
melanggengkan kekuasaan jabatannya atau bahkan menaikkan kekuasaannya
¡ Teknik2 seperti ini sering dijalankan oleh
parpol. Ini dilakukan dengan motif melestarikan dominasi partai, mengumpulkan
dana kampanye, melanggengkan kekeusaan bagi partai yang berkuasa, membendung
tekanan dari partai oposan.
Beberapa Hal Penyebab Korupsi
¡ Praktek korupsi berawal dari pemikiran
bahwa segala usaha masyarakat sebagian memerlukan pengesahan dari pemerintah
dan usaha tersebut bisa menjadi sumber dana bagi pejabat atau komersialisasi
jabatan
¡ aktivitas
tsb dikenal sebagai rent-seeking activities (aktivitas memburu
rente), tindakan-tindakan pejabat untuk menukar jabatan dengan uang dan
imbalan-imbalan material lainnya
¡ Jabatan diperjualbelikan bagi siapa saja
yang memiliki uang cukup. Semakin tinggi jabatan maka semakin mahal harga yang
harus dibayar bagi peminatnya.
Akibat Korupsi
¡ Pada tingkat opersional berkembangnya
suasana yang penuh tipu muslihat dalam setiap urusan administrasi
¡ Contoh, orang sulit lulus dalam ujian SIM
karena tidak memberikan uang rokok pada petugasnya. Tiket kereta pada hari raya
sudah full booking padahal di
calo masih banyak tempat duduk yang kosong dan belum terisi
¡ Korupsi membuat mutu layanan tidak terstandar. Mutu
layanan ditentukan oleh seberapa besar
individu masyarakat dapat memberikan konsensi kepada aparat.
¡ Tolak ukur penilaian prestasi di dalam
menjadi rusak. Muncullah istilah asal bapak senang. Loyalitas pegawai
diukur dari sejauh mana ia dapat melayani atasannya, mencari hal2 yang
disenangi atasanya “menjilat”
10 Efek Negatif Dari Korupsi
- Efek metastatik
(efek penyebaran)
- Clustering effect (efek
perkomplotan)
- Defferential
delivery effect (efek pelepasan hal-hal tertentu)
- Potential elemination
effect (efek
penghilangan potensi)
- Efek Transmutasi
- Demonstration
effect (efek
pamer)
- Efek Derivasi
komulatif
- Efek Psikosentris
- Climatic effect (efek klimatik)
- Economic effect of corruption (efek ekonomi
korupsi)
Efek metastatic
¡ menunjuk pada efek penyebaran layaknya
penyebaran sel-sel kanker yang tumbuh dan menggerogoti sumber daya tubuh dan
pada akhirnya menghancurkan tubuh itu secara keseluruhan.
Efek Pelepasan
¡ menunjuk pada pelepasan barang/jasa
sebagai akibat adanya transaksi yang korup. Masyarakat kehilangan bangunan
sekolahnya karena ambruk dan kehilangan jembatannya karena roboh.
¡ Keduanya terjadi karena bangunan tersebut
dibangun di bawah standar kelayakan sebagai akibat pemotongan-pemotongan dana
proyek oleh pejabat.
Efek Penghilangan Potensi
¡ menunjuk pada melemahnya atau
menghilangnya potensi individu atau masyarakat sebagai akibat korupsi.
¡ Korupsi meyebabkan individu yang jujur dan
berprestasi kalah dalam persaingan kerja.
¡ Korupsi menyebabkan perusahaan kontraktor
yang bermutu dan jujur kehilangan tendernya.
Efek Transmutasi
¡ menunjuk pada sikap-sikap penerimaan
terhadap korupsi. Seperti sikap-sikap yang menerima atau mendukung
pelaku-pelaku korupsi.
Efek Pamer
¡ menunjuk pada sikap-sikap para pelaku
korupsi, dengan sadar atau tidak, tanpa rasa malu memerkan hasil-hasil
korupsinya.
¡ Seorang pejabat membangun rumahnya dengan mewah atau datang ke kantor
dengan mobil mewah hasil korupsinya.
Efek Psikosentris
¡ menunjuk pada pelaku maupun korban korupsi
atau tatanan sosial yang korup.
¡ Pejabat yang korup mencoba membayar
wartawan untuk memutar balikkan fakta agar nama baiknya tetap terjaga. Pegawai
yang korup merasa dihantui kekhawatiran jika laporan-laporannya diketahui orang
lain.
Efek Klimatik
¡ menyangkut situasi yang berjalan dalam
masyarakat yang korup. Barang-barang menjadi mahal karena harga jual barang
dibebani biaya-biaya perijinan, pungli, dan sebaginya. Para buruh merasa putus
asa ketika tuntutan kenaikan gaji atau pesangon bagi yang di PHK telah diambil
alih aparat hukum yang korup.
Efek Ekonomi
¡ menunjuk pada segala bentuk ongkos ekonomi
yang harus dikeluarkan sebagai akibat korupsi.
¡ Penggelapan pajak, mark up proyek
pembangunan, pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, dan berbagai efek
derivatif korupsi yang pada akhirnya membebani masyarakat secara luar biasa.
Faktor Masyarakat yg Memperburuk Perilaku Korupsi
¡ Masyarakat merasa korupsi
tersebut sebagai tanda simpati, ucapan terima kasih, rasa kekeluargaan
karena gaji pegawai yang kecil
¡ Sampai kedua belah pihak menganggap hal
tersebut sebagai suatu kewajaran dan orang yang tidak mau mengikuti kebiasaan
tersebut dianggap sebagai orang yang berada di luar sistem
¡ Bila masyarakat memberi toleransi pada
tindakan-tindakan korup, lama- kelamaan korupsi bisa mendarah daging.
¡ Birokrasi yang sudah dijejali dengan
pejabat2 yang korup akan menjelma menjadi suatu bentuk kleptokrasi.
¡ Masyarakat sudah tidak berdaya lagi untuk
menanggulangi korupi, bahkan yang lebih buruk lagi masyarakat justru mendukung tindakan2 korupsi dengan perilaku
sehari-hari yang penuh dengan penyelewengan.
¡ Kleptokrasi merujuk pada masyarakat yang sudah mengidentifikasi
diri dengan tindakan-tindakan korup, a
society of the corrupt, for the corrupt, by the corrupt.
¡ Korupsi itu bisa menghancurkan keberanian orang untuk
berpegang teguh pada nilai-nilai moral.
Etika KP: Menghitung biaya & Manfaat
Sosial Dalam KP
Kebijakan publik harus memanfaatkan manfaat sosial dan meminimalkan
biaya sosial
¡ Manfaat: segala sesuatu yang dikehendaki
oleh masyarakat
¡ Biaya: segala sesuatu yang tidak
dikehendaki oleh masyarakat
Manfaat social
¡ Kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang
terbesar
¡ Mengangkat kondisi dasar masyarakat
terutama bagi mereka yang tidak beruntung
¡ Melakukan segala sesuatu yg membuat semua
orang menjadi lebih baik, atau skurang2nya tidak membuat tidak seorangpun
menjadi lebih buruk
3E
¡ Efektivitas: ketepatan mencapai tujuan dan
sasaran
¡ Efisensi: penekanan biaya untuk mencapai
manfaat
¡ Equity : kemampuan memberikan akses
manfaat yang sama pada sasaran
3P
¡ Public participation
¡ Predictability: kepastian layanan
¡ Procedural due process: keadilan
prosedural
Konsep Kepentingan Umum di Indonesia
Inpres RI No.9/ 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan hak-hak atas tanah:
kegiatan yang memiliki sifat kepentingan umum jika menyangkut:
¡ Kepentingan negara
¡ Kepentingan masyarakat luas
¡ Kepentingan rakyat banyak
¡ Kepentingan pembangunan
Bidang pekerjaan yang memiliki sifat kepentingan umum:
¡ Pertahanan
¡ Pekerjaan umum
¡ Perlengkapan umum
¡ Jasa umum
¡ Keagamaan
¡ Ilmu pengetahuan dan seni budaya
¡ Kesehatan
¡ Olahraga
¡ Kesematan umum terhadap bencana alam
¡ Kesejahteraan sosial
¡ Makam/ kuburan
¡ Pariwisata dan rekreasi
¡ Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi
kesejahteraan umum
Sepuluh Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik di Indonesia
- ¡ Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik scr langsung maupun tidak langsung.
¡ Penegakan hokum
Mewujudkan
adanya penegakkan hukum yang adil bagi bagi semua pihak tanpa pengecualian,
menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan
nilai-nilai yang hidup dalam mayarakat.
¡ Transparansi
Menciptakan kepercayaan timbal balik
anatara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
¡ Kesetaraan
Memberi peluang yang sama bagi setiap
anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
¡ Daya Tanggap
Meningkatkan kepekaan para penyelenggara
pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
¡ Wawasan ke Depan
Membangun dengan visi strategis
¡ Akuntabilitas
Meningkatkan akuntabilitas pengambilan
keputusan di segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat
¡ Pengawasan
Meningkatkan upaya terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan membuka keterlibatan swasta dan mesyarakat
luas
¡ Efisiensi dan Efektifitas
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisen dan bertangung jawab
¡ Profesionalsisme
Meningkatkan moral
penyelenggara pemerintahan agar bersikap profesional dalam bekerja