KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK

Instrument Kebijakan

¡  Manusia

¡  Dana

¡  Alat

¡  Regulasi

Evaluasi Dampak

Dampak & Evaluasi Dampak

¡  Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan

¡  Evaluasi dampak dapat dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan (sering disebut analisis, asessment, estimasi, prediksi atau perkiraan) atau sesudah diimplementasikan   

Evaluasi Dampak

¡  Memberi perhatian besar pada output & dampak kebijakan

¡  Evaluasi dilakukan untuk :

1. Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap target sasaran
2. Mengeksplorasi akibat yg tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya
3. Menyoroti bagaimana program mempengaruhi target sasaran dan apakah perbaikan kondisi target sasaran betul- betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain

Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam melaks Evaluasi Dampak :

1. Dimensi- dimensi dampak

2. Persoalan yg berkaitan dengan program

3. Unit-unit pendampak

4. Karakteristik evaluasi

5. Memahami Metodologi penelitian evaluasi

1. Dimensi Dampak (Langbein, 1980):

1. Waktu

-          Kebijakan dpt memberikan dampak sekarang dan yang akan datang. Semakiin lama periode waktu semakin sulit  mengukur dampak,  disebabkan :

-          (a) hub kausalitas semakin kabur,

-          (b)faktor lain yg akan dijelaskan semakin banyak,

-          (c)jika efek thd individu dipelajari terlalu lama maka akan kesulitan menjaga track record individu dalam waktu yg sama

2. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan.

-         Evaluator selain memperhatikan efektivitas tujuan perlu pula memperhatikan  (a) berbagai dampak yang tak diinginkan, (b) dampak yang hanya sebagian saja dari yg diharapkan dan (c) juga dampak yang bertentangan dari yg diharapkan

3. Tingkat agregasi dampak

Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yg dirasakan secara individual akan dapat membawa pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan

4. Tipe dampak

1. Dampak pada kehidupan ekonomi (penghasilan, nilai tambah dsb)
2. Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakt yg bersifat non ekonomis
3. Dampak pada proses kebijakan selanjutnya (perubahan atau terminasi)
4. Dampak pada sikap publik (dukungan pada pemerintah, pada program dsb)

2. Persoalan yg berkaitan dg program:

Weiss (1972):

1. Wilayah (scope) program: Nasional, provinsi, lokal

2. Ukuran program : Berapa individu yang dilayani untuk setiap satuan wilayah program

3. Kebaruan program:  apakah dampak yang diharapkan merupakan sesuatu yg baru

3. Unit-unit pendampak :

1. Dampak individual

2. Dampak organisasional

3. Dampak pada masyarakat

4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial

4. Karakteristik Evaluasi kebijakan

1. Evaluasi harus empirik tdk spekulatif hipotetik atau asumtif teoritik

2. Tidak bias pada satu alternatif atau dampak tertentu

3. Rasional, harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pakar

4. Kajian harus dilakukan dari berbagai aspek

5. Handal dan sahih baik dalam analisis, ketersediaan data dan reliabilitas datanya

Unit-Unit Sosial Pedampak

Unit social

¡  Individu/ rumah tangga

¡  Organisasi/ kelompok

¡  Masyarakat

¡  Lembaga dan sistem sosial

                                                *****

¡  Dampak kebijakan bersifat resiprokal dan agregatif

Individu

¡  Biologis/ fisik (penyakit, kurang gizi, cacat dll)

¡  Lingkungan (tempat tinggal dll)

¡  Pisikis (alienasi, stress, kepercayaan diri dll)

¡  Ekonomi (naik turun pendapatan)

¡  Sosial  (kebebasan berkumpul, berpendapat dll)

Organisasi

¡  Dampak kebijakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (pengembangan organisasi, keuntungan perusahaan, dll)  

Masyarakat

¡  Kebijakan dapat mempengaruhi kondisi masyarakat sebagi sebuah kesatuan/lembaga (pembangunan mall di tengah masyarakat merubah perilaku ekonomi masyarakat terutama dalam menentukan barang kebutuhan dan pasar)

Respon terhadap kebijakan baru

¡  Skeptis (tidak yakin akan apa yang akan dicapai oleh kebijakan tersebut)

¡  Kritis (mempertanyakan dukungan dan hambatan bagi pelaksanaan dan efektivitasnya)

¡  Analitis (memberikan sumbangsaran bagi pelaksanaan yang lebih baik)

Respon terhadap kebijakan

Cara penerimaan

¡  Reaktif – konfrontatif

¡  Adaptif-konformistis

Secara politik

¡  Legal-konstitusional

¡  Ilegal-inkonstitusional

Respon Politis

¡  Apatis (tidak mau tahu, menolak seluruh kebijakan)

¡  Melakukan lobi dan memanfaatkan media massa untuk menyalurkan responnya, jika individu merasa tertekan secara politik

¡  Demonstrasi dan propaganda, jika cara kedua tidak berhasil

¡  Tindakan hukum

¡  Teror, kudeta dll

Respon adaptif

¡  Perilaku meneliti: mengumpulkan informasi ttg kebijakan yang menimpa dirinya, melakukan analisis dan mengungkapkannya ke pembuat kebijakan dan publik

¡  Mengubah pola perilaku

¡  Memulai tindakan baru (menciptakan pekerjaan, pindah tempat tinggal)

¡  Meminta pelayanan baru, seperti service cepat

¡  Mengkaji ulang prioritas kebutuhan dan nilai hidupnya

¡  Melakukan penyesuaian psikologis

Model-Model Evaluasi

1. Specification : menyangkut obyek yg dinilai
2. Measurement : memilih tehnik pengukuran yang tepat untuk menilai
3. Analysis : Melakukan analisa informasi yg disajikan

Model-model evaluasi

¡  Dari sisi kualitas informasi yang dihasilkan:

   1. Single program after only

   2. Single program before after

   3. Comparative program after only

   4. Comparative program before after

Persoalan2 Yg Ingin Dijawab Dari Evaluasi

Persoalan yg ingin dijawab dalam evaluasi (Ripley, 1985)

1. Kelompok dan kepentingan mana yg memiliki akses dalam pembuatan kebijakan?

2. Apakah pembuatan kebijakan cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur?

3. Apakah program didesain secara logis ?

4. Apakah sumber daya yg menjadi input program telah  memadai untuk mencapai tujuan ?

5. Apa standar implementai yg baik bagi kebijakan tsb ?

6. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi ekonomi? Apakah uang digunakan dg tepat dan jujur?

7. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan  seperti yg didesain dalam program?

8. Apakah program memberikan dampak pada kelompok non sasaran? Apa jenis dampaknya?

9. Apa dampak yg diharapkan dan tak diharapakan pada masyarakat ?

10. Kapan tindakan program dilaksanakan dan dampaknya diterima oleh masyarakat ?

11. Apakah tindakan dan dampak sesuai yg diharapkan ?

Keputusan yg dapat diambil dari hasil evaluasi

1. Meneruskan atau mengakhiri program
2. Memperbaiki praktek & prosedur adm
3. Melembagakan/ replikasi program ke tempat lain
4. Mengalokasikan sumber daya ke program lain
5. Menolak atau menerima pendekatan/ teori yg digunakan sbg asumsi

Katagori Evaluasi Kebijakan

¡  Evaluasi kebijakan, seperti fase lain dalam proses kebijakan, adalah sebuah proses politik

¡  Naif jika menyatakan evaluasi adalah sebuah proses yang objektif

¡  Tetapi juga tidak benar ketika menyatakan evaluasi hanyalah sebuah proses subjektif dan tidak rasional

¡  Yang betul adalah memetakan konteks sebuah evaluasi agar kita dapat memahami sebuah hasi-hasil evaluasi

¡  Sikap yang perlu diambil adalah memetakan konteks sebuah evaluasi agar kita dapat memahami sebuah hasi-hasil evaluasi

Katagori Evaluasi Kebijakan

¡  Evaluasi Administrasi

¡  Evaluasi Yudisial

¡  Evaluasi politik

Evaluasi Administrasi

¡  Evaluasi seperti yang ada dalam kebanyakan literatur kebijakan.

¡  Biasa dilakukan oleh badan2 pemerintah, atau konsultan swasta/internasional yang disewa untuk mengdakan evaluasi oleh badan pemerintah

¡  Fokusnya adalah apakah kebijakan2  yang telah dibuat  oleh pemerintah telah mencapai tujuannya secara efektif, efisien, adil dan demokratik

¡  Akreditasi Program Studi

Evaluasi  Yudisial

¡  Biasa dilakukan oleh badan2 yudikatif

¡  Fokus pada isu legalitas proses kebijakan

¡  Contoh Kasus:

1. Pembatalan UU BHP oleh MK
2. Pembatalan SK CPNS Bupati Tuban oleh PTUN

Contoh Evaluasi Yudisial: Kasus Pembatalan UU BHP di MK

¡  UU BHP mendasarkan pada asumsi bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan UU BHP

¡  Padahal, Kesamaan status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) tidak berarti secara serta-merta semua PTN di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama

Evaluasi politik

¡  Dilakukan oleh setiap orang/ kelompok yang tertarik dengan politik

¡  Fokus:  beragam tergantung evaluator, biasanya cenderung bias dan tidak sistematik

¡  Contoh: Evaluasi kinerja pemerintah oleh parpol/ kelompok kepentingan