BAB
I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Era globalisasi
seperti apa yang terjadi saat ini merupakan salah satu bentuk kemajuan
Teknologi dan Infromasi Komunikasi (TIK). Pekembangan TIK ini akan memberikan
sumbangsih dalam pelaksanaan segala bidang aspek kehidupan sehigga akan
terlaksana lebih efektif, efisien, inovatif, dan kreatif.
Dunia Teknologi
dan Informasi telah melahirkan salah satu konsep yang sangat baik dalam
membantu pemerintah dalam hal pelayanan public melalui konsep E-Gov. E-Gov
merupakan kependekan dari Electronic Government dimana konsep ini berbasis pada
jaringan internet yang berbetuk website sehingga pemerintah, masyarakat,
swasta, serta pihak lain yang terlibat dapat berkomunikasi secara efektif
melalui website tersebut.
Pelaksanaan
konsep E-Gov ini juga harus disikapi secara bijaksana oleh pemerintah karena
dalam kenyataannya masih banyak masyarakat dan aparatur yang belum memahami
bagaimana pelaksanaan E-Gov atau dikarenakan factor ketidakmampuan individu
dalam menghadapi perubahan pola pelayanan dari konsep tradisional ke konsep
modern ataupun karena masalah skill yang
dimiliki oleh setiap individu yang terlibat. Permasalahan lain yang dihadapi
oleh pemerintah yang menerapkan E-gov ini adalah keterbatasan masalah dana sehingga
menghambat pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang
terlaksananya program hasil dari konsep E-Gov.
Kota Denpasar
sebagai salah satu kota yang peduli akan perkembangan TIK yang semakin mendunia
membuat sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan yakni program Cyber School
sesuai yang tertera pada Keputusan Wali Kota Denpasar No. 188.45/709/HK/2011
Tentang Program Inovasi Cyber School pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar. Cyber School adalah suatu jaringan internet yang menghubungkan
semua sekolah negeri di Denpasar mulai dari tingkat TK/Paud sampai dengan
SMA/SMK melalui website yang dimiliki oleh sekolah masing- masing dan terhubung
langsung dengan website milik Dinas Pendidikan Kota Depasar sebagai website
induk.
Dengan adanya
Cyber School ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap dapat membantu masyarakat
baik yang beruntung karena dapat mengenyam bangku pendidikan formal maupun
mereka yang kurang berruntung karena keterbatasan ekonomi menyebabkan mereka
tidak sempat merasakan apa itu sekolah sehingga dapat menggunakan fasilitas
E-Book dalam program Cyber School sehingga mereka dapat mendownload buku secara
gratis untuk menambah pengetahuan mereka yang pada jangka ke depannya
diharapkan akan membantu mengurangi angka kemiskinan di Kota Denpasar.
1.2.Rumusan Masalah
1.
Bagaimana pelaksanaan Cyber School di Kota Denpasar?
2.
Bagaimana hasil analisis pelaksanaan Cyber School di Kota Denpasar dihubungkan
dengan konsep-konsep E-Gov yang ada?
1.3.Tujuan
1.
Mengetahui pelaksanaan Cyber School di Kota Denpasar.
2. Mengetahui analisis pelaksanaan Cyber
School di Kota Denpasar dihubungkan dengan konsep E-Gov yang ada.
1.4.Manfaat
1. Bagi
Pembuat Kebijakan
Makalah ini bisa
dijadikan referensi pembuat kebijakan agar lebih mudah dalam menerapkan konsep
Cyber School di Kota Denpasar serta untuk memberikan pembanding guna membuat
program selanjutnya agar lebih baik lagi.
2. Bagi
Mahasiswa
a. Sebagai
pengetahuan untuk dapat memahami mengenai konsep Cyber School yang diterapkan
di Kota Denpasar
b. Sebagai
pedoman sekaligus pembanding apabila dilakukan lagi sebuah penelitian yang
memiliki tema yang sama.
BAB
II
KAJIAN
TEORI
2.1.Definisi Electronic
Government
Ada beberapa
pengertian mengenai Electronic Government atau yang biasa disebut dengan E-Gov,
diantaranya adalah menurut World Bank. Menurutnya, E-Gov adalah alat yang
digunakan oleh pemerintah melalui teknologi informasi yang akan menjadi
aktivitas penyampaian informasi bagi masyarakat, swasta, dan pemerintah itu
sendiri.
Sedangkan menurut
Zweers and Planque, 2001, berhubungan dengan
penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis,
dengan dan oleh pemerinah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai
lebih untuk partisipasi pada semua kalangan.
UNDP (United Nation Development Programme), menyatakan
E-Gov adalah aplikasi teknologi informasi dan teknologi bagi aparatur
pemerintah. Di sisi lain Direktur dari Institute for Electronic Government,
Janet Caldow mengatakan E-Gov adalah era perubahan dari government menuju ke
governance untuk mencapai masyarakat industri.
Berdasarkan
Inpres no 3 tahun 2003 E-Government dipahami sebagai upaya terstruktur untuk
mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan Electronic Government adalah
interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan subyek kepentingan lain yang
masih terlibat dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang
bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan.
Dua negara besar yang terdepan dalam
mengimplementasikan konsep e-Government,
yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, secara terperinci
menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara adalah:
a
Memperbaiki kualitas
pemerintah terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kerja
b
Meningkatkan transparansi,
control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
c
Memberi peluang bagi
pemerintah untuk mendapatkan pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak
yang berkepentingan
d
Mengurangi biaya pengeluaran
keperluan stakeholder sehari-hari
e
Menciptakan lingkungan yang
dapat mempercepat pemberian jawaban atas pertanyaan dan pernyataan masyarakat
f
Memberdayakan masyakat dalam
proses pengambilan keputusan secara demokratis
Secara singkat
skema e-Government dapat
dilihat pada gambar berikut:
2.2.Tahapan Electronic
Government
Tahapan E-Government
menurut inpres no 3 tahun 2003 adalah sebagai berikut:
Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi:
a
Pembuatan situs
informasi disetiap lembaga
b
Penyiapan SDM
c
Penyiapan sarana
akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center,
Warnet, SME-Center, dll
d
Sosialisasi situs
informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi :
a
Pembuatan situs
informasi publik interaktif
b
Pembuatan antar
muka keterhubungan dengan lembaga lain;
Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi :
a
Pembuatan situs
transaksi pelayanan public
b
Pembuatan
interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi :
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, G2C,
G2E yang terintegrasi
2.3.Elemen Penentu Sukses
Pengembangan Electronic Government
Ada tiga hal penting yang perlu
diperhatikan untuk mensukseskan pelaksanaan E-Government yaitu:
1. Support
(Dukungan)
Dukungan
adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat public dan politik untuk
benar-benar menerapkan konsep E-Government, bukan
hanya sekadar mengikuti trend. Karena birokrasi Indonesia cenderung menggunakan
model top-down maka dukungan dimulai dari pejabat yang kedudukannya tertingi
lalu bergerak ke pejabat yang kedudukannya lebih rendah. Bentuk dukungan
tersebut dapat berupa disepakatinya E-Government sebagai
salah satu kunci sukses Negara dalam mencapai visi dan misinya, dialokasikannya sumber daya penunjang
pelaksanaan E-Government,
dibangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung pelaksanaan E-Government, dan disosialisasikannya
program E-Government secara
berkelanjutan dan konsisten.
2.
Capacity (Kemampuan)
Kemampuan
pemerintah untuk mewujudkan E-Government sesuai
dengan program yang sudah dicanangkan. Ada tiga hal yang harus dimiliki
pemerintah untuk dapat mewujudkan program E-Government yaitu
ketersediaan sumber daya, ketersediaan
infrastruktur teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten
dan memiliki keahlian di bidang yang dibutuhkan.
3. Value
Yaitu
manfaat lebih yang dapat dirasakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak
yang berkepentingan setelah dilaksanakannya E-Government.
2.4.Jenis Pelayanan
Electronic Government
Salah
satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan adalah dengan melihatnya dari
dua aspek utama:
a
Aspek Kompleksitas, yaitu
menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi E-Government yang ingin
dibangun dan diterapkan, dan
b
Aspek Manfaat, yaitu
menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh
para penggunanya.
Berdasarkan
dua aspek diatas, maka jenis-jenis proyek E-Government dapat dibagi menjadi
tiga kelas utama, yaitu:
1
Publish
Jenis ini merupakan implementasi E-Government yang termudah
karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu
melibatkan sumber daya yang besar dan beragam.
2
Interact
Berbeda dengan kelas publish yang sifatnya
pasif, pada kelas Intersact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah
dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang bisa
dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan
fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara
spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua
adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi
dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference,
web-TV, dan sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask
questions, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya).
3
Transact
Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah
seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan
dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis,
masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau
mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas
lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang
dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privasi berbagai pihak yang
bertransaksi terlindungi dengan baik.
2.5.Tipe Relasi Layanan
Electronic Government
Di dalam konsep E-Government,
dikenal empat tipe relasi E-Government, yaitu:
1
Government to Citizens
(G2C)
Tipe G2C ini
merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah
membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan
utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan
kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-Government bertipe G2C
adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses
yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk
pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.
2
Government to Business
(G2B)
Salah satu tugas utama
dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang
kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Dalam melakukan
aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam
perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki
oleh pemerintah. Disamping itu, yang
bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena
berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit.
Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak
saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda
perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan
pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri
swasta.
3
Government to Governments
(G2G)
Di era globalisasi ini terlihat jelas
adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih
intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah
dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau
diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar
negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri,
perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan
administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan
budaya, dan lain sebagainya.
4
Government to Employees
(G2E)
Pada akhirnya, aplikasi
E-Government juga
diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri
atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan
masyarakat.
Dengan menyadari adanya
bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari
berbagai aplikasi E-Government yang dikembangkan oleh sebuah negara.
Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan
pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan
kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, yang pada akhirnya
bermuara pada kemajuan negara itu sendiri.
2.6.Tantangan Electronic
Government
Ada tiga
tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam
melaksanakan E-Government di negaranya atau di daerahnya masing-masing, yaitu:
1.
Tantangan
yang berkaitan dengan penetuan akses digital.
Akses
digital yang dimaksud di sini adalah perubahan pertemuan antara pemerintah
dengan masyarakat maupun pihak-pihak yang bersangkutan yang dahulunya
menggunakan system tradisional sekarang bergeser melalui system internet
sehingga pihak-pihak tersebut tidak perlu melakukan tatap muka. Ada beberapa
hal yang harus diperhatikan dalam penetuan akses digital ini yaitu penetuan
jenis akses digital yang dibangun dan
dipergunakan oleh masyarakat, distribusi akses digital agar dapat merata di
seluruh masyarakat, dan strategi pembiasaan penerapan pada masyarakat.
Penyelesaian
atas tantangan berikut dapat dilakukan dengan cara:
a
Tetap menggugah masyarakat
untuk mendukung pelaksanaan E-Government.
b
Meminta masyarakat untuk
memilih akses digital seperti apakah yang mereka inginkan.
c
Menentukan jenis dan besarnya
investasi untuk pelaksanaan program E-Government.
d
Semua pihak yang terlibat
harus sepakat menggunakan teknologi yang besrifat universal dan berbasis
internet agar masyarakat dapat memilih berbagai kanal akses yang dimilikinya.
e
Untuk tetap menjaga
kepercayaan masyarakat dalam kesetiannya menggunakan system E-Government, maka permerintah dan mitra
kerja harus memberikan jaminan perlundungan privacy masyarakat.
f
Untuk mencapai tujuan besar
dari E-Government yang
dilakukan pemerintah yaitu menjangkau seluruh masyarakatnya maka pemerintah
harus memiliki strategi pemasaran yang baik.
2.
Tantangan
Keterlibatan Pihak Non-Pemerintah
Dalam
membangun E-Government maka
pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta perihal penyediaan suprastruktur
maupun infrastruktur yang berakitan dengan program E-Government yang dicanangkan. Oleh
karena danya kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak luar ini maka
perlu adanya prinsip kerja sama yang baik agar tidak terjadi kecurangan yang
dapat menimbulkan kerugian. Prinsip tersebut adalah
a
Pemerintah harus memiliki
kantor atau lembaga representative yang mengurusi dan mengawasi hubungan antara
pihak-pihak yang teribat. Dalam hal ini, lembaga yang ditunjuk harus bersifat
netral dan obyektif tidak boleh cenderung membela pihak tertentu.
b
Pemerintah harus memiliki
aturan yang jelas mengenai bagaimana prosedur keterlibatan pihak-pihak luar
pemerintah yang ingin bergabung dalam program tersebut.
c
Pemerintah tidak boleh
memberikan kontrak ekslusif kepada perusahaan untuk hal-hal yang berkaitan
dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bagian yang berhubungan
langsung dengan masyarakat.
3.
Tantangan
Pembiayaan Manajemen Perubahan
Perubahan
adalah hal yang tabu di masyarakat. Banyak masyarakat yang sudah cukup puas
dengan keadaannya sekarang dan sulit untuk diajak berubah. Oleh karena itu
implementasi E-Government harus
disertai dengan strategi transformasi yang baik dan boleh ditambah dengan
pemberian insentif, pembentukan struktur yang mendukung perubahan lingkungan,
penyiapan dana yang cukup, dan pengembangan SDM. Untuk mengatasi perubahan
terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu:
a. Pemerintah
harus fokus pada pengembangan E-Government.
b. Pemerintah
harus memikirkan bentuk insentif yang akan diberikan kepada daerah yang
berhasil melaksanakan E-Government.
c. Harus
ada mekanisme yang jelas dalam setiap proyek yang berkaitan dengan tanggung
jawab terutama yang menyangkut accountability, responsibility, consulted, dan
informed.
d. Studi
dan evaluasi menegani dampak implementasi E-Government harus
dilaksanakan secara berkelanjtan oleh masyarakat.
e. Untuk
mempercepat implementasi dari program E-Government harus
ada departemen besar yang memimpin dan mengkoordinasi kegiatan yang ada.
2.7.Hambatan dalam Pelaksanaan
E-Gov
1. Peopleware
Merupakan hambatan yang
bersumber dari sumber daya manusia yakni kemampuan para pejabat birokrasi
maupun staff dalam menggunakan internet yang masih sangat terbatas. Hal ini terbukti
dari masih sangat tergantungnya birokrasi dalam pengembangan e-government
terhadap pihak luar, sehingga operasionalisasi e-government juga tidak berjalan
lancar ditandai dengan sarana interaksi yang disediakan tidak ada aktivitas
yang berarti.
2. Hardware
Berkaitan dengan teknologi
dan infrastuktur. Misalnya saja terbatasnya hardware dan software serta masih
sedikitnya instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan baik lokal (LAN)
maupun global (Internet) menyebabkan perkembangan e-government tidak dapat
berjalan lancar.
3. Organoware
Ditandai dengan tidak
fleksibelnya Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOT) birokrasi yang dapat
mewadahi perkembangan baru model pelayanan publik melalui e-government, belum
adanya regulasi yang mengijinkan transaksi melalui media elektronik dapat
dianggap sah. Walaupun sudah ada Undang-Undang ITE namun belum ada Juklak dan
Juknis, dan terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan dan
operasionalisasi e-government di daerah. Pemerintah pusat hanya menyediakan kerangka
kebijakan dan panduan tidak disertai dengan alokasi dana sehingga harus
ditanggung oleh daerah yang bersangkutan.
BAB
III
ISI
3.1.Hasil Temuan
3.1.1.
Definisi
Cyber School
Cyber School
adalah suatu program pemanfaatan TIK yang dihubungkan dengan sekolah-sekolah di
Denpasar. Untuk saat ini yang tergabung dengan program cyber school adalah
sekolah negeri mulai dari TK sampai dengan SMA/SMK. Program ini merupakan wujud
dari pelaksanaan Electronic Government di lingkungan pendidikan di Kota Denpasar.
Cyber School ini diresmikan pada tanggal 22 Februari 2006 oleh Wali Kota
Denpasar yaitu Bapak Aan Puspayoga.
Visi:
1. Terciptanya kota Denpasar
berwawasan budaya dengan keharmonisan dalam keseimbangan.
2.
Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan yang berakar pada budaya bangsa
Misi:
1. Semakin maraknya penggunaan internet
dalam era informasi dan globalisasi.
2. Dan juga
keterbatasan dan kebebasan mengakses ke berbagai sumber informasi dan sumber
ilmu pengetahuan yang tersebar di selururh dunia kita bisa mendapatkan
informasi yang kita inginkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan khususnya
di bidang pendidikan,
Tujuan:
1. Meningkatkan pelayanan dalam bentuk Teknologi Informasi khususnya bidang
pendidikan di Kota Denpasar
2. Meningkatkan kemampuan SDM khususnya bagi
pengelola pendidikan dalam bidang Teknologi Informasi
3. Sebagai pembelajaran bagi siswa maupun
masyarakat pendidikan yang ada di Kota Denpasar
4. Memberikan ruang untuk berkreasi dan
berinovasi di bidang Teknologi Informasi, khususnya bagi sisiwa-siswa di Kota
Denpasar
Target: Mencerdaskan siswa pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
3.1.2.
Sub
Program Cyber School
Program cyber
school dapat diakses melalui www.cyberschooldps.net
atau website www.denpasar.co.id
atau www.pendidikan.denpasarkota.go.id
yang kemudian dalam website pemerintah Kota Denpasar tersebut akan ada menu
portal cyber school. Cyber school sendiri memiliki beberapa sub program yaitu:
1. Pengumuman
Lelang 2013
Program ini mirip
dengan E-Prochurment, dimana diadakan lelang untuk pengadaan barang dan/atau
jasa bedanya untuk dapat diadakan pelelangan ini tidak ada patokan khusus
mengenai berapa minimal nominal pelelangan dan hanya dapat dilakukan untuk
barang dan/atau jasa di lingkup pendidikan Kota Denpasar.
2. Aplikasi
UN 2012
Berisi mengenai
kumpulan soal-soal UN pada tahun 2012 untuk semu jenjang pendidikan.
3. Buku
Sekolah Elektronik
Berisi kumpulan
buku-buku untuk semua jenjang pendidikan yang dapat didownload oleh siapapun
4. Bank
Soal
Berisi kumpulan
soal-soal yang berasal dari berbagai sumber
5. Format
LI
Aplikasi untuk orang
tua yang dapat menghubungan orang tua dengan informasi apapun yang diinginkan
oleh orang tua mengenai pendidikan anaknya
6. Rumah
Belajar
Rumah belajar ini
terbagi menjadi empat bagian yaitu SD-SMA/SMK hanya saja keempat bagian ini
merupakan bentuk sekolah Islam sehingga info yang ada lebih banyak memuat
tentang pendidikan berbasis Islam
7. Radio
Edukasi
Radio ini bertujuan
untuk menjangkau mereka yang tidak terjangakau oleh pendidikan secara
konvensional (tatap muka). Meskipun hanya berupa media komuikasi elektonik
namun info yang disediakan oleh Radio Edukasi cukup lengkap meliputi semua
jenjang pendidikan.
8. PSB
Online
Penerimaan siswa baru
dilakukan dengan cara online agar memudahkan menghemat biaya, tenaga, dan
waktu. Namun meskipun sudah ada cara ini, masih banyak masyarakat yang menggunakan
PSB dengan system konvensional terutama saat pengumuman penerimaan siswa,
banyak orang tua yang protes mengapa nama anaknya tidak tercantum dalam website
padahal anak mereka memang tidak lolos ujian. Informasi yang berhubungan dengan
penerimaan siswa sangat lengkap di portal tersebut sehingga pada dasarnya
sangat membantu orang tua dan siswa. Namun untuk PSB online ini penerapannya
masih belum optimal karena dinas hanya bersifat memfasilitasi sementara yang
mejalankan adalah sekolah, karena kebanyakan SDM di sekolah tersebut belum
melek IT maka program belum berjalan efektif. Hanya ada satu sekolah swasta
yang sudah menjalankan program ini dengan efektif, namun karena dia adalah
sekolah swasta maka tidak termasuk ke dalam program Cyber School Kota Denpasar.
Mengenai SDM yang kurang kompeten, hal ini disebabkan karena perekrutan SDM
dilakukan oleh sekolah itu sendiri bukan dari Dinas.
9. NISN
(Nomor Induk Siswa Nasional)
Merupakan sub program
online yang digunakan untuk mencari nomor induk siswa sehingga tidak perlu
mencari melalui arsip yang tentunya jumlahnya sangat banyak. Namun ketika sub
program ini dibuka akan lebih sering kita temui “404 file or directory not
found”
10. NPSN
(Nomor Pokok Sekolah Nasional)
Sama dengan NPSN hanya
sub program ini menyimpan nomor sekolah negeri yang ada di Kota Denpasar. Namun
dari website yang ada dapat dilihat bahwa website tersebut tidak terurus karena
tidak menampilkan update terbaru dari mereka.
11. NUPTK
(Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Pendidik)
3.1.3.
Pelaksanaan
Program Cyber School
Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagai dinas yang menaungi bidang pendidikan
di Kota Bali memanfaatkan kecanggihan IT untuk menjalankan suatu program E-Gov
yang bernama Cyber School. Cara kerja dari program ini adalah dengan
menghubungkan aplikasi free wi-fi dengan semua sekolah negeri di Kota Denpasar
dari tingkat TK sampai SMA. Nantinya pada website program ini akan dapat
digunakan untuk mengetahui semua informasi yang dibutuhkan orang tua tentang
sekolah tempat anaknya menimba ilmu juga informasi tentang kemajuan belajar
anak itu sendiri serta beberapa informasi lain. Contoh nyata dari hal tersebut
adalah orang tua dapat mengetahui berita-berita yang menyangkut sekolah,
mengetahui nilai rapor ataupun laporan tentang aktivitas si anak, serta apabila
anak tidak masuk orang tua dapat membuat surat ijin melalui website tersebut
sehingga tidak perlu mengirim surat ke sekolah sehingga diharapkan dengan
adanya hal tersebut akan mengurangi penggunaan kertas yang dapat mengakibatkan globl warming.
Dalam website
ini terdapat fasilitas-fasilitas sebagai berikut :
1. Pada halaman depan terdapat berita-berita
terbaru yang berhubungan dengan dunia pendidikan di Kota Denpasar
2. Pada Menu atas terdapat link Sambutan,
e-learning, Artikel, Forum Diskusi, dan Kontak Kami.
3. Pada menu kanan terdapat link Galery foto,
Webmail, SimDik, BSE (Buku Sekolah Elektronik), Video Galery, Situs-situs
sekolah, situs cabang UPTD Dikpora, Hasil UAN 2009, Dapodik, dan Direktori
Bali.
4. Pada menu kiri terdapat form login, form
jajak pendapat, link situs-situs Pemda seluruh Bali, dan form statistik
pengunjung Website Cyberschool.
Penanganan IT
dari pelaksanaan program ini ditangani oleh Telkom melalui system tender yang
diadakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Jaringan IT yang ada dipasang ke semua
sekolah negeri di Kota Denpasar dengan system pemerintah Kota Denpasar menyewa
kepada Telkom. Dana yang didapat untuk menyewa jaringan tersebut diperloeh dari
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar. Jaringan ini dipasang
pada 60 titik speedy dengan biaya 1 speedy adalah Rp.700.000,00 sehingga satu
sekolah membutuhkan biaya 4,8 juta sampai dengan 5 juta untuk dapat
melaksanakan program Cyber School ini. Mengenai penghapusan system sewa menjadi
system kepemilikan oleh sekolah, petugas dari dinas mengatakan bahwa system
tersebut akan tetap berjalan menggunakan system sewa sampai ada peraturan baru
dari pemerintah kota.
Pada awalnya
Cyber School di Kota Denpasar menggunakan metode client-server untuk penerapan
jaringan internetnya. Metode client server adalah satu tempat sebagai server
yang memiliki data lengkap mengenai keperluan Cyber School dan tempat lain
sebagai client yang dapat mengambil data dari client. Sebagai client, mereka
tidak dapat saling membagi data karena data harus diambil dari jaringan milik
server. Dalam penerapannya di Kota Denpasar SMK N 1 Denpasar sebagai sentral
server dan 11 SMP Negeri, 8 SMA Negeri, 5 SMK Negeri, dan 4 Cabang Dinas Dikbud
sebagai clientnya. Pada saat itu bandwith yang digunakan adalah 256kb.
Pada
saat launching website, website ini hanya berisi sambutan Kepala Dinas kemudian
setelah melalui beberapa pembangunan jaringan internet, website ini mulai
dilengkapi dengan fasilitas chatting guru, orang tua-guru, dan siswa melalui
system m-IRC. Seiring perkembangan jaman, tim Cyber School beserta para
konsultan membuat suatu jaringan teleconference intranet atau tidak lagi
menggunakan bandwidth.
Untuk
keperluan pendidikan akhirnya program ini membuka E-Learning untuk memudahkan
masyarakat mengakses hal yang berhubungan dengan pendidikan. E-lerning Cyber
School adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk
mendukung belajar mengajar dengan media internet dan jaringan komputer. Didalam
E-learning ini disediakan fasilitas quitz / ujian online, forum diskusi dan
penyedian materi pemelajaran. Untuk dapat menggunakan fasilitas ini bisa
diakses pada alamat http://learning.cyberschooldps.net/
Dalam
web server cyberschooldps.net ini support subdomain yang nantinya dapat
digunakan oleh sekolah-sekolah untuk menyimpan data web masing-masing sekolah
maupun UPTD Dikpora yang disebut client, setiap sekolah dapat mempunyai
subdomain dari main domain cyberschooldps.net dan dapat mengelola
sendiri content dari subdomain tersebut. Sebagai contoh : SMA Negeri 1
mempunyai subdomain di server Cyber School dengan nama sman1.cyberschooldps.net
dengan sub domain ini SMA Negeri 1 dapat mempunyai Website sendiri dan email
sendiri sesuai dengan subdomain yang dimiliki.
Cyber school
juga menyediakan layanan free email service. Server email ini juga sudah
mendukung virtual domain yang memungkinkan setiap sekolah dapat mempunyai
alamat mail sendiri sesuai dengan subdomain yang dipunyai sekolah serta dapat
dikelola secara mandiri oleh sekolah bersangkutan.
Selain itu dalam
Cyber School juga diediakan forum diskusi. Forum diskusi ini disediakan untuk
dapat memfasilitasi komponen cyebrschool untuk dapat berbagi pendapat,
pengalaman, dan cerita apa saja, dengan barang tentu sangat erat kaitannya
dengan dunia pendidikan, lewat media ini bisa dibagi informasi beasiswa,
kurikulum dan cerita cerita seputar dunia pendidikan. Fasilitas ini dapat diakses pada alamat http://www.forum.cyberschooldps.net
Cyber School di
Kota Denpasar ini sangat efektif, website berjalan aktif dan cepat ditanggapi.
Kinerjanya masyarakat dapat mendownload semua infirmasi yang dibutuhkan, karena
hamper semua link yang ada dalam website
tersebut dapat diunduh, selain itu masyarakat dapat mengupload pertanyaan
maupun keluhan yang ia rasakan melalui website tersebut, kemudian bagian
administrator dari Cyber School akan menyampaikan hal tersebut kepada
pihak-pihak yang terkait lalu pihak tersebut akan memberikan jawaban, namun
disamping itu pihak-pihak yang bersangkuta langsung tersebut hendaknya juga
lebih melek megenai teknologi sehingga akan memperceoat proses komunikasi.
3.1.4.
Keuntungan
dan Hambatan Pelaksanaan Program Cyber School
. Keutungan pokok
dengan diadakannya program Cyber School ini adalah masyarakat dapat lebih mudah
mengakses informasi pendidikan yang ada di Kota Denpasar sehingga akan tercipa
suatu system pegawasan yang baik terhadap anak antara orang tua dan guru.
Keuntungan lainnya adalah untuk membantu mencapai harapan pemerintah yaitu pada
tahun 2014 sudah tidak ada lagi surat sekolah sehingga akan mengurangi biaya
kurir atau waktu.
Hambatan dalam
pelaksanaan Cyber School ini terletak pada sumber daya manusianya. Hanya ada
dua orang yang menangani program tersebut. Satu orag sebagai administrator dan
satu orang lagi sebagai desainer teknik dalam program Cyber School. Dena jumlah
SDM yang sangat terbatas tentu akan terjadi pembagia kerja yang overlapping
sehingga kinerja tidak akan optimal. Untuk penambahan SDM belum dilakukan
sampai saat ini karena memang tidak ada perintah dari pemerintah. Selain itu
SDM dari yang menangani sub program Cyber School juga terbatas. Mereka bukan
berasal dari tenaga ahli, mereka direkrut dari lembaga yang membawahi sub
program itu sendiri. Contohnya untuk PSB Online yang merekrut SDM adalah dari
sekolah masing-masing, ataupun program radio edukatif yang memiliih SDM juga
berasal dari kantor radio tersebut.
3.2.Pembahasan
Merujuk pada
teori yang dingkapkan dalam buku Indrajit dan Inpres no.3 Tahun 2003 berikut
hasil pmbahasan yang dapat dipaparkan:
3.2.1.
Ditinjau
dari Tahapan Pelaksanaan E-Gov
Tahapan
pelaksaanaan Cyber School di Kota Denpasar dimulai dari penyediaan SDM yang
mengelola program tersebut dan sosialisasi kepada masyarakat dan pembuatan
master plan mengenai program tersebut dan siapa-siapa saja yang akan dilibatkan
serta bagaiamana cara pelaksanaan program tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan
tahap ke-dua yaitu adanya pembicaraan dengan beberapa instansi lain yang
terkait serta adanya rencana pembuatan kolom untuk berdiskusi dengan masyarakat
sehingga akan terjadi komunikasi yang interaktif. Tahap yang paling utama
adalah pembuatan website itu sendir sebagai media komunikasi yang kemudian
dilanjutkan pada tahap terakhit yaitu pelaksanaan secara terintegrasi antar
tipe relasi yang ada. Tahapan ini sesuai dengan tercantum dalam Inpres no.3
Tahun 2003 bahwa terdapat empat tahapan pelaksanaan E-Gov yaitu persiapan,
pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan, namun ada beberapa sub tahap yang
dalam pelaksanaannya kurang optimal sehingga sedikit banyak mempengaruhi
pelaksanaan program Cyber School ini. Contohnya adalah mengenai pelaksaaan tipe
relasi yang terintegrasi yang terdiri dari 4 tipe relasi namun dalam Cyber
School tidak semua keempat tipe relasi terlaksana. Selain itu penyiapan SDM
yang dirasa kurang tepat dalam sistem seleksi dan perekrutannya serta jumlah
penyediaannya yang sangat terbatas sehingga sedikit mempengaruhi pelaksanaan
Cyber School meskipun program ini tetap berjalan cukup baik.
3.2.2.
Ditinjau
dari Elemen Sukses Penentu Pengembangan E-Gov
Sebuah program
tentu tidak akan berjalan sukses apabila tidak didukung dengan sumber daya yang
ada. Sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam buku Indrajit, Program Cyber
School yang dilaksanakan di Denpasar ini didukung oleh keinginan pemerintah
dalam hal ini dibawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk
mewujudkan suatu program IT yang unggul dan optimal dalam pelaksanaannya, hal
ini terbukti dari semua pendanaan terhadap program ini mulai dari perencanaan
hingga pelaksanaan dibiayai oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota
Denpasar guna mencapai tujuan utama dari program Cyber School yaitu meningkatkan
kualitas pendidikan dan mempermudah akses informasi terhadap lingkungan
pendidikan di Kota Denpasar. Elemen sukses yang ke-tiga adalah mengenai SDM.
Untuk hal ini, baik secara kualitas maupun kuantitas SDM pada program Cyber
School belum optimal dimana jumlah staff program Cyber School di dinas tersebut
hanya dua orang dengan beberapa petugas sub program cyber school di posnya
masing-masing. Secara kualitas memang dua orang administrator yang ada di
kantor sudah dapat dikatakan memenuhi kompetensi namun untuk SDM yang menangani
sub program masih belum memenuhi kompetensi. Hal ini dapat terlihat pada
program PSB Online yang sampai saat ini masih berupa fasilitas belum dapat
dijalankan dengan optimal karena SDM dari sekolah-sekolah tersebut tidak mampu
memenuhi kompetensi IT yang dibutuhkan.
3.2.3.
Ditinjau
dari Jenis Pelayanan
Jenis pelayanan
dari Cyber School ini termasuk ke dalam jenis pelayanan Interact, hal ini
sesuai dengan apa yang didasarkan pada aspek kompleksitas dan aspek manfaat.
Dalam website ini terdapat komunikasi dua arah antara pengelola website dengan
masyarakat, dimana masyarakat dapat mendownload informasi yang ada sekaligus
memberikan informasi melalui website tersebut dengan tata cara tertentu.
Disebut Interact karena tidak terjadi pemindahan uang melalui website ini.
Apabila jenis
pelayanan Cyber School telah sampai pada tahap interact tentu ada bagian yang
berupa jenis pelayanan Publish karena sebelum sampai pada tahap interact suatu
program Electronic Government adalah berupa jenis layanan Publish.
Berikut adalah klasifikasi bagian website yang berupa Publish. Dalam tampilan depan yang disajikan oleh website ini masyarakat hanya dapat membaca berita tanpa dapat memberikan komentar sehingga tidak terjadi pemindahan informasi.
Sedangkan
untuk tampilan website yang merupakan jenis layanan interact karena terjadi
pertukaran informasi adalah sebagai berikut
3.2.4.
Ditinjau
dari Tipe Relasi Layanan E-gov
Dari
keempat tipe relasi layanan yang ada yang tertera dalam buku karangan Indrajit,
maka Cyber School memiliki 3 jenis tipe relasi E-Gov yaitu Government to
Citizen (G2C), Goverment to Government (G2G), dan Government to Business (G2B).
G2C terlihat dari tujuan penciptaan program ini adalah untuk memudahkan
masyarakat dalam mengakses informasi pendidikan di Kota Denpasar. Masyarakat
dapat mengambil informasi yang ada seperti info tentang penerimaan murid baru
atau info tentang kegiatan sekolah sekaligus memberikan informasi berupa
pertanyaan atau pernyataan kepada sekolah yang kemudian akan ditangapi oleh
pihak yang terkait.
Tampilan G2C di website yang
menggambarkan penyampaian informasi pengumuman kelulusan UN kepada masyarakat
Denpasar.
Bentuk
G2G terlihat dari adanya hubungan kerja sama dengan beberapa instansi lain
sehingga di salah satu bagian website ini menyediakan link untuk membuka
website instansi tersebut. Selain itu program ini juga terhubung dengan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh
info mengenai nomor induk nasional siswa, pegawai, dan sekolah. Juga terhubung
langsung dengan Disdikpora sebagai dinas yang menaunginya dan terhubung dengan
instansi-instansi lain.
Bentuk tampilan G2G di website dengan
instansi lain.
Bentuk
G2B adalah adanya kerja sama pada saat perencanaan dan pelaksanaan Cyber School
antara Disdikpora dengan Telkom sebagai penyedia jasa layanan internet yang
menjadi sumber daya Teknologi Informasi dalam program ini. G2B ini mungkin
tidak terlihat langsung dalam website Cyber School.
Untuk
G2E belum terlihat adanya tipe relasi tersebut dalam program Cyber School ini.
3.2.5.
Ditinjau
dari Tantangan Pelaksanaan E-Gov
Tantangan
pelaksanaan E-Gov di Kota Denpasar ini adalah lebih pada bagaimana pemerintah
mengajak masyarakat Denpasar untuk berpartisipasi penuh dalam program ini
sehingga akan lebih menghemat biaya dan waktu serta tercapailah program
pendidikan yang berbasis IT sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan yang
pada jangka ke depannya diharapkan mampu semakin mendongkrak pariwisata
Denpasar dan Bali di mata internasional. Mengapa masyarakat menjadi titik berat
tantangan pelaksanaan e-gov di Denpasar karena masyarakat Denpasar sendiri
tidak seluruhnya melek IT. Meskipun dari luar kota ini terlihat megah namun masih
banyak di pinggiran kota Denpasar yang tidak dapat mengenyam pendidikan dengan
layak.
Sementara
untuk keterlibatan pihak non-pemerintah yakni Telkom sebagai penyedia jasa
layanan internet yang disewa oleh Disdikpora sampai saat ini system sewa tersebut
tidak mengalami masalah ataupun kesalahpahaman antar instansi.
3.2.6.
Ditinjau
dari Hambatan Pelaksanaan E-Gov
Hambatan
pelaksanaan e-gov di Kota Denpasar lebih disebabkan karena factor peopleware.
Dimana jumlah SDM yang dipekerjakan di bidang ini sedikit, sementara SDM yang
menangani masalah Cyber School di pihak-pihak yang terkait tidak memenuhi
standar kompetensi sehingga Cyber School di tempat tersebut hanya sebagai
fasilitas belum dijalankan dengan baik.
Untuk regulasi
yang mengatur pelaksanaan E-Gov di Indonesia atau di Kota Denpasar sudah sangat
jelas dan dapat berlaku secara fleksibel, hanya saja mungkin system
birokrasinya yang kurang memberikan aturan yang fleksibel. Peraturan tersebut adalah:
1.
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/709/HK/2011 TENTANG : PROGRAM INOVASI CYBERSCHOOL PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR
2.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG : SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
3.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG : INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB IV
PENUTUP
4.1.Simpulan
Electronic Government merupakan suatu bentuk
pelayanan masyarakat yang memanfaatkan keunggulan program IT. Penilaian
terhadap E-Gov di suatu daerah dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan, elemen
pengembangan, jenis layanan, tipe relasi, hambatan, dan tantangan pelaksanaan
E-Gov.
Pelaksanaan E-Gov di Kota Denpasar melalui
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam bentuk Cyber School merupakan
langkah yang baik dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut
terutama dari sisi pengawasan yang baik terhadap anak oleh orang tua dan guru.
Apabila dilihat dari teori-teori yang ada
maka Cyber School di Kota Denpasar dapat dikatakan relative baik meskipun masih
ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.
4.2.Saran
Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan
Cyber School maka titik berat yang harus diperbaiki oleh Disdikpora selaku
dinas pelaksana Cyber School adalah mengenai kualitas dan kuantitas SDM yang
ada karena bagaiamanapun bagusnya sebuah program tanpa adanya SDM yang
berkompeten program tersebut tidak akan berjalan efektif. Di sini manusia
memegang peranan penting sebagai administrator Cyber School oleh karena itu
kompetensi SDM harus diperhatikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar